Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan satu hal krusial:
hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang berwenang menghitung kerugian negara.
Sekilas terdengar rapi. Tertib. Konstitusional.
Namun dalam praktik—apakah ini penguatan sistem, atau justru penguncian kebenaran pada satu pintu?
Ketika Kebenaran Dipusatkan
Mari kita jujur.
Dalam dunia ideal:
BPK independen
Auditor steril dari kepentingan
Hasil audit adalah kebenaran objektif
Tapi dunia nyata tidak selalu bekerja seperti buku teks.
Kita pernah melihat:
Oknum terseret suap
Integritas yang retak oleh kepentingan
Angka yang bisa “ditafsirkan”, bukan sekadar dihitung
Lalu muncul pertanyaan sederhana, tapi mengganggu:
Jika kebenaran hanya boleh lahir dari satu lembaga, bagaimana jika lembaga itu sedang tidak baik-baik saja?
Monopoli yang Dibungkus Konstitusi
Putusan ini memang punya dasar kuat.
Konstitusi memberi tempat istimewa pada BPK.
Namun di balik legitimasi itu, tersembunyi potensi:
Single narrative of truth (kebenaran tunggal)
Penegak hukum kehilangan alternatif pembanding
Ruang kritik terhadap hasil audit makin sempit
Padahal dalam logika sehat: Kebenaran yang kuat justru lahir dari pengujian, bukan penyeragaman.
Apakah MK Menutup Mata?
Tidak sesederhana itu.
Mahkamah Konstitusi tidak sedang menutup mata—
mereka hanya memilih berdiri di atas teks konstitusi, bukan realitas lapangan.
Masalahnya:
Konstitusi bicara “struktur”
Realitas bicara “perilaku manusia”
Dan sejarah selalu mengajarkan:
yang merusak sistem bukan aturan, tapi orang di dalamnya.
Preseden Sunyi yang Berbahaya
Preseden buruk tidak selalu muncul dengan ledakan.
Kadang ia hadir diam-diam, lewat putusan yang terlihat sah.
Hari ini:
Kita menyerahkan otoritas penuh pada satu lembaga
Besok:
Kita mungkin kehilangan kemampuan untuk mengoreksi lembaga itu
Dan saat itu terjadi,
yang runtuh bukan hanya kepercayaan—
tapi juga logika keadilan itu sendiri.
Alhasil, siapa mengawasi sang Pengawas?
Pertanyaan klasik ini kembali relevan:
Siapa yang menghitung kerugian negara ketika penghitungnya bermasalah?
Jika jawabannya tetap satu pintu,
maka kita tidak sedang membangun sistem—
kita sedang menggantungkan keadilan pada asumsi bahwa semua akan selalu baik-baik saja.
Dan sejarah, berulang kali, sudah membuktikan:
asumsi adalah celah paling halus bagi penyimpangan./red
