Jakarta – Perseteruan antara dua tokoh publik ternama, Natalius Pigai dan Hotman Paris Hutapea, kembali menyita perhatian publik belakangan ini. Di permukaan, perdebatan ini tampak seperti pertarungan pendapat biasa, namun jika diselami lebih dalam, ada nilai dan pemahaman hukum yang berbeda yang menjadi akar permasalahannya.
Akar Masalah
Pertentangan ini bermula dari perbedaan pandangan dalam menanggapi sejumlah kasus hukum dan kebijakan publik. Pigai yang dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia dan pengamat hukum, kerap menyoroti asas keadilan, hak-hak individu, serta kepatuhan pada nilai-nilai konstitusi dan hak asasi manusia. Sebaliknya, Hotman Paris sebagai pengacara kenamaan, lebih menekankan pada penerapan aturan hukum secara prosedural, hak pembelaan klien, serta strategi hukum yang berlaku di ranah pengadilan.
Pertikaian kian memanas saat masing-masing menyuarakan pendapatnya secara tegas di media massa maupun media sosial. Bagi Pigai, penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. Sedangkan bagi Hotman, hukum adalah instrumen yang harus dijalankan sesuai ketentuan yang tertulis, tanpa dicampuri perasaan atau penafsiran subjektif.
Dua Sisi Mata Uang
Publik pun terbelah mendukung salah satu pihak. Sebagian menganggap pendapat Pigai mewakili suara hati dan keadilan yang dirasakan masyarakat luas. Sebagian lain menilai argumen Hotman lebih berdasar aturan main yang jelas dan tegas. Padahal, kedua pandangan ini sejatinya tidak harus saling membunuh.
Hukum yang baik memang harus berlandaskan ketentuan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan—seperti yang ditekankan Hotman. Namun di sisi lain, hukum juga tidak boleh kehilangan nyawa dan rasa kemanusiaan, sebagaimana yang selalu diingatkan Pigai. Keduanya merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi dalam membangun sistem hukum yang sehat dan berkeadilan.
Alhasil, sesungguhnya yang terjadi bukanlah pertarungan pribadi semata, melainkan benturan cara pandang dalam memahami dan menjalankan hukum di Indonesia. Perseteruan ini menjadi cermin bahwa kita masih terus berupaya mencari keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.
Yang terpenting bagi kita semua, perbedaan pendapat ini harus tetap disampaikan dengan cara yang santun, berdasar data dan argumen yang kuat, serta tidak melampaui batas etika dan hukum yang berlaku. Demi terciptanya ruang diskusi yang sehat dan membangun bagi bangsa.
Alhasil, tembak begal melanggar HAM, menolak MBG juga melanggar HAM. Lantas bagaimana dengan rasa keadilan rakyat yang mengemuka di sejumlah daerah…? tetap punya sikap & berpikir merdeka/red
