Bandung – Pemindahan Terminal Cicaheum ke kawasan Leuwipanjang dan perubahan fungsi lahannya menjadi tempat parkir dan pengelolaan armada angkutan kota, sering kali hanya dilihat oleh masyarakat awam sekadar soal pindah tempat, pindah gedung, atau urusan teknis pemerintah semata. Namun ketika kita melihatnya lewat kacamata ilmu perencanaan kota dan rekayasa lalu lintas, apa yang terjadi di Kota Bandung ini sesungguhnya menjadi pelajaran penting: bahwa kemacetan yang kita rasakan setiap hari bukan datang begitu saja, dan solusinya juga tidak bisa cuma mengandalkan tambah jalan atau perlebar badan jalan.
Dari hasil pengukuran dan kajian teknis yang ada, terungkap dengan jelas benang merah permasalahannya. Selama lebih dari puluhan tahun, lokasi terminal di kawasan timur kota itu sesungguhnya sudah bekerja jauh melampaui batas kemampuannya sendiri. Kalau diukur dengan indikator standar, tingkat pemakaian atau faktor muatan-nya sudah berada di angka 1,7 sampai hampir dua kali lipat lebih besar dari kapasitas yang seharusnya. Artinya, tempat yang memang dirancang untuk menampung 200 kendaraan, dipaksa harus melayani hampir 400 kendaraan setiap harinya. Tidak heran jika kemacetan tidak hanya terjadi di dalam lingkungan terminal, tapi menyebar keluar dan membuat jalan‑jalan utama di sekitarnya pun ikut tersumbat hampir sepanjang waktu.
Di sinilah letak pandangan saya: selama fasilitas yang melayani kendaraan jarak jauh dan ukuran besar masih diletakkan tepat di tengah jantung kota, tidak ada cara lain yang bisa memecahkan masalah ini selain memindahkannya ke pinggiran. Tidak peduli seberapa lebar jalan kita buat, tidak peduli seberapa banyak rute alternatif yang dibangun, selama titik sumber gangguannya masih ada di sana, kemacetan akan terus datang kembali seperti air yang terus mengalir menuju tempat yang sama. Kebijakan ini pada dasarnya adalah langkah tepat dan masuk akal secara ilmu pengetahuan: kita memindah titik beban dari tempat yang sudah penuh sesak, ke tempat yang memang disiapkan dan masih punya ruang untuk berkembang, sehingga arus lalu lintas bisa berjalan seimbang dan tidak saling bertabrakan lagi.
Namun sebagai orang yang hidup dan beraktivitas di tengah masyarakat, saya juga harus berkata jujur: kebenaran secara teknis dan ilmiah, belum tentu terasa adil dan ringan di hati rakyat biasa. Angka memang menunjukkan bahwa secara keseluruhan waktu perjalanan dari luar kota ke dalam kota menjadi lebih cepat dan lancar. Tapi bagi warga yang tinggal dan beraktivitas di kawasan timur, bagi penumpang yang ingin berangkat atau pulang, bagi para pedagang dan pekerja yang hidup dari lingkungan terminal lama, perubahan ini terasa langsung sebagai beban tambahan. Jarak tempuh yang makin jauh, biaya yang makin besar, dan waktu perjalanan yang bertambah, semuanya adalah dampak nyata yang harus mereka tanggung sendirian.
Di sini letak pertanyaannya yang paling penting: kemajuan dan penataan kota memang wajib dilakukan, tapi tidak semestinya biaya dan kerugian akibat perubahan itu hanya ditanggung oleh satu pihak saja. Kalau tujuan akhirnya adalah membuat kota menjadi lebih tertata, lebih nyaman, dan lebih beradab, maka seharusnya kebijakan ini juga disertai langkah‑langkah yang membuat beban bagi rakyat kecil menjadi ringan kembali. Mulai dari menyediakan kendaraan penghubung yang murah dan teratur, sampai memastikan mata pencaharian mereka yang terkena dampak tidak terputus begitu saja.
Pada akhirnya, pemindahan terminal ini mengajarkan kita satu hal: membangun dan mengelola kota bukan sekadar soal menghitung angka dan menggambar peta. Ini adalah soal bagaimana kita mengatur kehidupan bersama. Langkah yang diambil memang sudah tepat arahnya, tapi kesuksesannya nanti tidak hanya dilihat dari jalan yang makin lancar, melainkan juga dari seberapa bijak kita berbagi beban dan manfaat pembangunan ini kepada seluruh warga, tanpa ada yang tertinggal dan terabaikan./*djohar*
