Jakarta – Pencopotan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang hanya berselang waktu singkat dengan pemeriksaan dan penahanannya oleh Kejaksaan Agung, menjadi peristiwa yang menyita perhatian publik. Tidak hanya karena jabatan yang diembannya, tetapi juga karena lembaga yang dipimpinnya terkait langsung dengan program strategis pemerintah yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas.
Publik tentu berhak bertanya. Mengapa dugaan persoalan ini baru mencuat ke permukaan setelah berkembang begitu jauh? Jika benar terdapat praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program, bagaimana mekanisme pengawasan dapat kecolongan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajar muncul di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap program pelayanan gizi nasional.
Pernyataan sejumlah pejabat yang mengaitkan pencopotan tersebut dengan dugaan jual-beli titik dapur program Makan Bergizi Gratis semakin menambah perhatian publik. Namun demikian, seluruh pihak tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dugaan bukanlah vonis, dan proses hukum harus berjalan secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah.
Yang kini ditunggu masyarakat bukan sekadar pergantian pejabat atau penetapan tersangka. Publik menginginkan keterbukaan, pengungkapan fakta secara menyeluruh, serta keberanian aparat penegak hukum untuk menelusuri siapa pun yang terlibat tanpa pandang jabatan maupun kedekatan politik.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa program yang dibangun dengan niat baik sekalipun tetap membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Sebab ketika pengawasan melemah, ruang penyalahgunaan wewenang akan terbuka, dan yang paling dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program tersebut.
Kepercayaan publik adalah aset yang mahal. Cara terbaik untuk menjaganya adalah dengan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang konsisten. Kini masyarakat menunggu pembuktian, bukan sekadar pernyataan. Menunggu fakta, bukan asumsi. Dan menunggu keadilan ditegakkan tanpa tebang pilih./suhe
