NEW YORK/WASHINGTON – Semangat persatuan global yang diagung-agungkan FIFA runtuh seketika di pintu imigrasi Amerika Serikat. Seorang wasit elit asal Somalia, yang selama ini menjadi kebanggaan sepak bola Afrika dan telah memimpin pertandingan-pertandingan bergengsi internasional, gagal memasuki wilayah AS jelang Piala Dunia 2026. Visa yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku, bukan karena kelalaian administratif biasa, melainkan terseret oleh tuduhan kabur terkait keterlibatan dengan organisasi yang masuk daftar terorisme—tuduhan yang hingga kini belum pernah terbukti di pengadilan mana pun.
Insiden ini bukan sekadar kasus birokrasi yang gagal. Ini adalah tamparan keras bagi wajah Piala Dunia 2026. Di saat turnamen ini dipromosikan sebagai pesta olahraga terbesar yang menyatukan dunia, kebijakan imigrasi AS justru membangun tembok eksklusivitas yang diskriminatif. Wasit tersebut, yang rekam jejak profesionalnya bersih dari cacat hukum, kini menjadi korban dari profilisasi keamanan yang agresif dan sering kali bias terhadap negara-negara tertentu.
Ironi Sportivitas vs. Politik Keamanan
Kegagalan entry wasit Somalia ini memicu gelombang kecaman dari berbagai penjuru dunia. Para pengamat sepak bola dan organisasi hak asasi manusia menilai bahwa Amerika Serikat, sebagai salah satu tuan rumah bersama (bersama Kanada dan Meksiko), telah menempatkan agenda keamanan nasional di atas prinsip fair play dan inklusivitas olahraga.
“Piala Dunia seharusnya menjadi zona netral di mana bendera negara tidak menentukan hak seseorang untuk berpartisipasi,” ujar seorang analis kebijakan olahraga internasional kepada KabarKami.News. “Ketika seorang offisial terbaik dihukum berdasarkan tuduhan tanpa pembuktian hukum, maka integritas turnamen itu sendiri sedang dipertaruhkan.”
Kekhawatiran kini meluas. Jika seorang wasit berkaliber internasional saja bisa dicekal secara sepihak, bagaimana nasib pemain, staf pendukung, atau suporter dari negara-negara yang sering menjadi target kebijakan luar negeri AS? Insiden ini menciptakan preseden berbahaya bahwa partisipasi dalam Piala Dunia tidak lagi garantised oleh kualifikasi sportif, melainkan oleh “izin politik” dari tuan rumah.
*FIFA Diam, Geopolitik Bicara*
Hingga berita ini diturunkan, FIFA belum memberikan tanggapan tegas atau langkah konkret untuk membatalkan keputusan imigrasi AS tersebut. Sikap pasif badan sepak bola dunia ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk ketundukan terhadap tekanan geopolitik tuan rumah. Padahal, statuta FIFA secara eksplisit melarang diskriminasi dalam segala bentuknya.
Kasus wasit Somalia ini mengungkap sisi gelap dari mega-event olahraga: bahwa di balik kemegahan stadion dan sorak-sorai penonton, tersimpan tantangan administratif dan geopolitik yang dapat membungkam suara-suara dari Global South. Publik kini menanti: Apakah FIFA akan berani berdiri membela prinsipnya, atau membiarkan Piala Dunia 2026 dicatat sebagai turnamen yang terpisah oleh tembok visa?
Satu hal yang pasti: Peluit wasit Somalia mungkin tidak akan berbunyi di lapangan hijau AS. Namun, kegagalannya masuk telah meniupkan peluit peringatan bagi dunia: Sportivitas tidak bisa hidup dalam ruang yang penuh curiga dan diskriminasi.***
