Bandung – Mungkin itu kalimat yang meluncur dari mulut banyak warga Jawa Barat hari itu, saat kabar resmi pecah: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Barat, resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penahanan ini bukan sekadar administrasi biasa, tapi buah lanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyisir dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan instansi yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan negara ini.
Bagi kita yang baru menyadari berita ini, kagetnya tentu dua kali lipat. Pertama, karena posisinya sangat strategis — pemegang kendali urusan keimigrasian di Jawa Barat, provinsi dengan mobilitas warga negara asing (WNA) yang sangat padat. Kedua, karena kasusnya bukan korupsi anggaran yang tersembunyi, tapi dugaan praktik haram yang berhubungan langsung dengan layanan publik: memeras dan meminta uang tambahan saat mengurus izin tinggal orang asing.
Di Balik Jendela Layanan: Bukan Cuma Stempel, Tapi “Biaya Tambahan”
Selama ini, imigrasi dikenal sebagai gerbang negara. Di sana, aturan ketat bertemu dengan kebutuhan masyarakat maupun warga asing yang ingin tinggal, bekerja, atau berbisnis di Indonesia. Tapi di balik kaca pembatas dan tumpukan berkas, sudah lama terdengar bisik-bisik. Banyak yang curiga, bahwa kemudahan mendapatkan izin tinggal tidak melulu soal kelengkapan dokumen, tapi juga soal “kemampuan” pemohon menyetor di luar jalur resmi.
Dan kini, dugaan itu terbukti nyata. Ditahannya Kakanwil Jabar adalah bukti bahwa penyakit ini tidak lagi sekadar rumor tingkat bawah, tapi sudah menjalar sampai ke pucuk pimpinan wilayah.
Bayangkan saja: pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal WNA. Artinya, setiap perpanjangan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) hingga izin tinggal tetap (KITAP), ada potensi dipungut biaya gelap. Nilainya tidak main-main, mengingat WNA yang tinggal dan berusaha di Jawa Barat jumlahnya ribuan, dengan nilai ekonomi yang besar. Uang haram yang diduga mengalir ke tangan pejabat, sejatinya adalah uang rakyat dan hak negara yang dikorupsi di bawah meja.
Ketika “Pelindung” Justru Menjadi Pemangsa
Ada yang paling menyakitkan dari kasus ini. Imigrasi adalah instansi yang bertugas menjaga ketertiban, memastikan siapa yang masuk dan keluar, serta memastikan aturan hukum dipatuhi. Tapi apa yang terjadi? Petingginya justru menjadi pelanggar aturan terbesar.
Jika pemimpinnya saja diduga bermain uang, memeras, dan meminta suap, bagaimana nasib anak buahnya? Apakah ini pola yang sudah menjadi budaya? Apakah yang ditangkap dan ditahan ini hanya “kambing hitam”, atau ujung dari gunung es jaringan yang jauh lebih besar di kementerian terkait?
KPK menyebut ini bagian dari pengembangan kasus OTT. Artinya, operasi ini belum selesai. Jaya Saputra ditahan bukan untuk dijadikan satu-satunya tersangka, tapi untuk membongkar siapa saja lagi yang terlibat, berapa banyak uang yang sudah dikantongi, dan ke mana aliran dana itu pergi.
“Baru Ngeuh”, Tapi Sudah Terlalu Banyak yang Dirugikan
Kalimat _”baru ngeuh”_ itu sederhana, tapi mengandung makna pahit. Artinya, praktik ini berjalan diam-diam, tersembunyi di balik prosedur birokrasi, dan baru terkuak saat KPK turun tangan. Selama berapa lama hal ini berlangsung? Berapa banyak pemohon yang terpaksa merogoh kocek lebih dalam hanya demi mendapatkan hak layanan negara yang seharusnya murah, cepat, dan transparan?
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Citra pelayanan yang sedang dibangun, langsung rusak parah oleh ulah oknum di posisi tertinggi wilayah. Masyarakat berhak bertanya: Apakah di kantor-kantor imigrasi lain di daerah juga terjadi hal serupa?
Tak Ada Jabatan yang Kebal
Ditahannya Kakanwil Jabar ini kembali menegaskan satu hal: KPK tidak main-main, dan tidak pandang pangkat. Jabatan tinggi, wewenang besar, dan tanggung jawab wilayah luas, bukan tameng kebal hukum. Justru karena memegang amanah besar, jatuhnya pun akan lebih keras jika terjerumus ke lembah korupsi.
Bagi kita yang baru mengetahui berita ini, mari jadikan ini pelajaran. Di balik setiap layanan negara, kita berhak menuntut kebersihan. Dan bagi mereka yang masih berfikir bisa mencari cuan haram di balik meja dinas, lihatlah nasib Jaya Saputra: dari kursi empuk pemimpin wilayah, kini pindah ke sel tahanan, dan nama baiknya tercatat hitam sepanjang masa.
Kini kita menunggu langkah selanjutnya. Apakah hanya dia yang akan berakhir di penjara? Atau akan menyusul nama-nama besar lain di pusat maupun daerah? KPK bilang ini masih dikembangkan… bersiaplah, mungkin masih ada guncangan lain.
Pelayanan negara itu amanah, bukan lahan pungutan. Ingat, jabatan bisa dicopot, tapi noda korupsi takkan pernah hilang./yunus-suhe-deny
