Jakarta – Di tengah realitas rakyat yang berjuang di jalanan—bahkan terhambat hanya karena pohon tumbang—sebuah pernyataan Presiden tentang kepala daerah yang menggunakan mobil dinas bernilai miliaran rupiah terasa seperti tamparan halus. Tidak keras, tapi cukup membuat yang merasa… menunduk.
Dan, Mobil seharga Rp8 miliar bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah simbol, Simbol kekuasaan, simbol prioritas, sekaligus—jika tidak hati-hati—simbol jarak antara pemimpin dan rakyatnya.
Ketika Presiden menyentil soal ini, publik tentu tidak sekadar mendengar angka. Publik membaca pesan: di saat rakyat masih berkutat dengan kebutuhan dasar, apakah kemewahan pejabat masih pantas dipertontonkan?
Kita tidak sedang memperdebatkan hak seorang gubernur atas fasilitas. Negara memang menyediakan itu. Tapi dalam konteks sosial yang timpang, setiap pilihan menjadi bermakna. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara seharusnya membawa rasa keadilan.
Bandingkan dengan realitas di lapangan: Jalanan rusak belum tuntas, Mitigasi bencana minim, Pelayanan publik sering tersendat.
Namun di sisi lain, kendaraan dinas bisa mencapai harga yang bahkan sulit dibayangkan oleh mayoritas rakyat.
Di sinilah sentilan Presiden menjadi relevan. Bukan sekadar kritik, tapi pengingat moral: bahwa jabatan publik bukan panggung kemewahan, melainkan amanah pelayanan.
Alhasil, Seorang pemimpin tidak diukur dari apa yang ia kendarai, tetapi dari seberapa jauh ia berjalan bersama rakyatnya.
Mobil Rp8 miliar mungkin nyaman di jalan tol yang mulus. Tapi apakah ia mampu merasakan jalan berlubang yang setiap hari dilalui rakyat?
Ketika Presiden sudah mulai menyentil, sesungguhnya itu bukan sekadar teguran. Itu adalah sinyal: bahwa empati tidak boleh kalah oleh gengsi.Tetap jujur dalam bersikap./djohar
