Dari Munir Said Thalib hingga Andrie Yunus
Sejak didirikan oleh almarhum Munir Said Thalib, KontraS bukan sekadar lembaga swadaya masyarakat. Ia adalah simbol perlawanan terhadap impunitas—sebuah kata yang sering membuat negara gelisah. Munir tidak hanya membangun organisasi, tetapi juga warisan keberanian: menyentuh luka negara yang enggan diakui.
Tongkat estafet itu berlanjut ke nama-nama seperti Usman Hamid, Andi Azhar, hingga kini Andrie Yunus. Polanya sama: setiap generasi KontraS selalu berada di titik yang “tidak nyaman” bagi kekuasaan. Mereka hadir bukan untuk menyenangkan, tapi untuk mengingatkan—bahwa negara hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan kekuasaan.
Namun di situlah persoalan muncul.
Negara, dalam banyak momentum, terkesan apriori terhadap KontraS. Kritik dibaca sebagai ancaman. Advokasi dianggap provokasi. Bahkan, dalam beberapa kasus, suara mereka seperti sengaja didelegitimasi—seolah-olah membela korban adalah tindakan subversif.
Padahal, jika ditarik ke prinsip dasar demokrasi, keberadaan NGO seperti KontraS justru menjadi indikator kesehatan negara. Mereka adalah “alarm moral” ketika institusi formal gagal atau lambat bekerja. Ketika hukum tumpul ke atas, KontraS berdiri untuk menajamkannya kembali.
Sikap apriori pemerintah ini bisa dibaca dalam dua kemungkinan:
-
Ketidaknyamanan terhadap kritik yang konsisten dan berbasis data.
-
Kekhawatiran bahwa isu-isu HAM yang diangkat KontraS membuka kembali lembaran lama yang belum benar-benar selesai—dari penghilangan paksa hingga kekerasan aparat.
Ironisnya, alih-alih menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi, respons yang muncul sering defensif. Ini berbahaya. Negara yang alergi kritik sedang berjalan mundur dari prinsip demokrasi substantif.
Kita perlu jujur: hubungan antara negara dan NGO seperti KontraS memang tidak pernah sepenuhnya harmonis. Tapi itu bukan alasan untuk memusuhi. Justru di situlah keseimbangan dibangun. Negara bekerja, masyarakat sipil mengawasi. Jika salah satu dibungkam, maka yang lahir bukan stabilitas—melainkan stagnasi yang rapuh.
Warisan Munir adalah keberanian untuk berkata: “negara bisa salah.” Dan keberanian itu kini diteruskan oleh generasi berikutnya. Pertanyaannya, apakah negara cukup dewasa untuk menerima kritik itu? Atau justru memilih jalan pintas: mencurigai, menekan, lalu mengabaikan?
Alhasil, jika yang kedua dipilih, maka masalahnya bukan lagi pada KontraS. Masalahnya ada pada cara negara memandang kebenaran.
*djohar
