Sembilan belas tahun nyaris berlalu sejak dentuman peluru membelah sunyi kampus dan jalanan ibu kota. Namun, bagi para orang tua korban Tragedi Semanggi I dan Tragedi Semanggi II, waktu seakan berhenti di titik kehilangan.
Setiap Kamis, mereka berdiri tegak di depan Istana Negara, menggenggam payung hitam—simbol duka yang tak pernah benar-benar usai. Aksi itu kita kenal sebagai Aksi Kamisan. Ini bukan sekadar rutinitas. Ini adalah perlawanan sunyi terhadap lupa.
Sejak pertama kali digelar pada 2007, Aksi Kamisan telah menjadi pengingat bahwa negara belum sepenuhnya menuntaskan pekerjaan rumahnya dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Para orang tua itu bukan aktivis profesional. Mereka adalah ibu dan ayah yang kehilangan anak—dipaksa belajar hukum, konstitusi, bahkan politik, demi satu hal: kejelasan dan keadilan.
Ironisnya, di tengah pergantian rezim, janji demi janji hanya bergema tanpa ujung. Dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seolah terjebak dalam lorong gelap birokrasi dan kompromi politik. Bahkan ketika lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah melakukan penyelidikan, hasilnya kerap mentok di meja pengambil kebijakan.
Di sinilah makna “melawan lupa” menemukan relevansinya. Lupa bukan sekadar soal ingatan, tapi juga soal keberpihakan. Ketika negara memilih diam, ketika masyarakat mulai abai, maka lupa menjadi bentuk kedua dari ketidakadilan.
Aksi Kamisan mengajarkan kita bahwa keadilan bukan hanya urusan pengadilan, tapi juga keberanian moral. Bahwa sejarah tidak boleh dikubur hanya karena dianggap mengganggu stabilitas. Dan bahwa suara para korban—meski lirih—adalah gema yang tak bisa dibungkam selamanya.
Sebab selama payung hitam itu masih terbuka di hari Kamis, selama itu pula luka Semanggi belum benar-benar sembuh.
Akhirnya kita, sebagai bangsa, sedang diuji: memilih mengingat, atau perlahan ikut melupakan.
*djohar
