Jakarta – Ada ungkapan lama: “Pajak adalah harga yang kita bayar untuk hidup dalam masyarakat yang beradab.” Tapi fakta di lapangan sering kali bercerita lain. Bagi sebagian pihak, membayar pajak seolah menjadi beban berat yang dihindari mati-matian, meski kemampuan dan aset yang dimiliki terlihat jelas di depan mata.
Sebuah kasus yang membelalakkan mata: seorang Wajib Pajak (WP) yang berdomisili di Bantul menunggak kewajiban negara hingga mencapai angka fantastis Rp17 miliar. Angka yang bukan receh, uang yang seharusnya masuk ke kas negara untuk membangun jalan, sekolah, atau fasilitas publik. Namun, uang itu tak kunjung mengalir. Alih-alih melunasi, kewajiban itu justru menggantung lama, hingga aparat penegak hukum dan otoritas pajak akhirnya turun tangan dengan langkah tegas: menyita 3 unit kendaraan milik si penunggak.
Di permukaan, langkah ini terlihat sebagai kemenangan aturan. Ada eksekusi, ada tindakan, ada bukti bahwa negara tidak tinggal diam melihat haknya diinjak-injak. Tapi jika kita bedah lebih dalam, ada pertanyaan besar yang mengganjal: Apakah penyitaan tiga mobil itu cukup untuk menutup lubang sebesar Rp17 miliar?
Ketimpangan yang Menampar Realitas
Mari kita hitung kasar. Berapakah harga wajar dari tiga kendaraan yang disita tersebut? Meskipun kita asumsikan itu adalah kendaraan merek mewah, tipe tertinggi, nilainya kemungkinan besar hanya berkisar ratusan juta hingga paling banyak satu miliar rupiah. Jauh sekali jika dibandingkan dengan tunggakan yang mencapai 17 kali lipat lebih besar.
Di sinilah letak janggalnya. Penyitaan ini seolah hanya menjadi simbol, sebuah tanda bahwa negara “sedang bekerja”, sementara sisa utang yang tersisa masih bernilai belasan miliar rupiah dan belum ada kepastian pelunasan. Publik pun bertanya-tanya: Jika si Wajib Pajak mampu memiliki kendaraan bernilai tinggi, aset bergerak yang mudah diketahui, lalu di mana aset lainnya? Di mana tanahnya, di mana bangunannya, di mana aset-aset lain yang nilainya pasti sebanding dengan utang yang menumpuk?
Kasus ini kembali mempertajam kritik lama yang selalu bergema: Mengapa penagihan pajak di negeri ini sering kali terasa setengah hati? Mengapa baru turun tangan saat tunggakan sudah menumpuk menjadi gunung? Dan mengapa yang disita hanyalah aset-aset kecil, sementara akar kekayaan yang sebenarnya sering kali luput dari jangkauan?
Aturan Ada, Tapi Penegakan Masih Bertanya
Kita paham betul bahwa mekanisme penyitaan dan lelang aset adalah bagian dari langkah hukum Direktorat Jenderal Pajak. Prosesnya berbelit, butuh waktu, butuh pembuktian, dan sering kali berhadapan dengan trik-trik hukum para penunggak yang punya sumber daya besar. Tak jarang aset sudah dipindah-tangankan, digadaikan, atau disembunyikan jauh sebelum petugas datang mengetuk pintu.
Namun, kasus Rp17 miliar ini menjadi contoh nyata bagaimana kesenjangan antara aturan dan kenyataan masih sangat lebar. Di satu sisi, rakyat kecil, pegawai, atau pedagang kecil, pajaknya dipotong langsung di sumber, tak bisa mengelak, tak bisa menawar. Tapi di sisi lain, mereka yang punya skala usaha besar, yang memutar uang miliaran hingga triliunan, masih banyak yang berani menunggak, bernegosiasi, atau bahkan kabur dari kewajiban.
Apakah tiga kendaraan yang disita itu bentuk keadilan? Secara prosedur ya, tapi secara substansi, rasanya belum. Ini ibarat orang berutang satu rumah, tapi yang dikembalikan hanya satu kursi tamu.
Pesan untuk Publik dan Negara
Berita ini sebenarnya membawa dua pesan sekaligus.
Pesan pertama bagi para penunggak: Negara tak akan lupa. Seberapapun lama kalian menghindar, sebesar apapun upaya menutupi aset, hak negara tetaplah hak yang harus ditagih. Penyitaan tiga kendaraan ini adalah peringatan awal: jaring perlahan ditarik, dan tak ada yang bisa lolos selamanya.
Pesan kedua bagi kita semua: Pengawasan harus diperketat. Penindakan tak boleh berhenti hanya di penyitaan aset yang nilainya jauh di bawah utang. Harus ada langkah lanjutan, penelusuran harta yang lebih tajam, hingga memastikan bahwa setiap rupiah yang menjadi hak rakyat kembali ke kas negara.
Rp17 miliar bukan angka main-main. Uang itu milik publik. Dan saat 3 kendaraan disita untuk menebusnya, kita berharap ini bukan sekadar pertunjukan hukum, tapi langkah awal dari penagihan tuntas sampai lunas.
Karena pada akhirnya, keadilan pajak itu sederhana: Siapa yang berutang, wajib bayar lunas — tak kurang satu rupiah pun./djohar
