KabarKami.News – Jakarta – Sekali lagi, pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memicu gelak tawa sekaligus tanya besar di tengah masyarakat. Kali ini, ia seolah ingin merumuskan ulang tugas warga negara dalam satu kalimat tegas: “Tugas utama rakyat adalah membayar pajak.”
Dalam pernyataannya yang disampaikan di sebuah acara, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kewajiban membayar pajak adalah hal paling utama yang harus dipenuhi setiap warga. Menurutnya, dengan membayar pajak, rakyat sudah cukup berkontribusi untuk negara. Selebihnya soal bagaimana uang itu dikelola, dipakai untuk apa, dan diawasi siapa, itu urusan pemerintah sepenuhnya.
“Sudah tugasnya rakyat bayar pajak. Urusan mengelola negara biar kami yang kerjakan,” begitu kurang lebih nada pernyataannya yang terasa sangat sepihak dan mengingatkan pada gaya bicaranya yang kerap bikin orang menggeleng kepala.
Rakyat Hanya Wajib Setor, Tak Berhak Tanya?
Pernyataan ini langsung menuai reaksi beragam. Bagi sebagian kalangan, ini adalah contoh klasik pernyataan yang nyeleneh tapi mengungkapkan pola pikir lama.
Jika tugas utama rakyat hanya membayar pajak, lalu apa bedanya dengan hubungan majikan dan pembayar upeti? Dalam demokrasi, rakyat bukan sekadar “sumber dana” semata. Rakyat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk mengawasi, mengkritik, dan memastikan uang yang disetorkan itu digunakan untuk kesejahteraan, bukan untuk memperkaya segelintir pihak.
Logika Sederhana
Kalau rakyat wajib bayar pajak, maka pemerintah wajib bertanggung jawab, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.
Kalau hanya meminta rakyat patuh setor, tapi melarang bertanya atau mengawasi, maka itu bukan lagi sistem perpajakan, tapi seperti pungutan yang tidak bertanggung jawab.
Tugas Pemerintah Apa Lagi?
Di media sosial, pernyataan ini langsung jadi bahan candaan sekaligus kritik tajam. Warganet berkomentar:
“Kalau tugas kami cuma bayar pajak, tugas Bapak dan kawan-kawan di pemerintahan apa? Tidur enak saja?” “Kalau uangnya habis buat proyek yang meleset, korupsi, atau dapur partai, kami tetap harus bayar lagi begitu saja..?”
Memang sudah menjadi ciri khas Zulkifli Hasan: pernyataannya sering kali keluar apa adanya, kadang terasa jujur, tapi sering kali justru membuka tabir pola pikir kekuasaan yang ingin bebas dari pengawasan.
Pertanyaan besarnya kini: Kalau rakyat hanya dianggap sebagai pihak yang wajib menyetor, lalu siapa yang akan menjaga agar triliunan rupiah pajak itu tidak hilang entah ke mana?
Membayar pajak memang kewajiban, tapi mengawasi pengelolaannya adalah hak sekaligus tugas mulia setiap warga negara. Jangan sampai kewajiban ditekan keras, tapi hak untuk tahu dan mengawasi justru diredam./redkk
