Jakarta – Ratusan pengurus inti—Ketua, Sekretaris, Bendahara—dari 12 provinsi diberhentikan secara sepihak oleh DPP . Dari Sumatera hingga Maluku, keputusan ini seperti sapuan angin besar: cepat, serentak, dan menyisakan tanda tanya. Ini bukan sekadar dinamika organisasi biasa.
Ini gejala dalam politik, pergantian pengurus memang hal lumrah. Tapi ketika skalanya masif, waktunya serentak, dan pola keputusannya terkesan satu arah, publik berhak bertanya: ini konsolidasi—atau pembersihan?
Kita tidak sedang bicara satu-dua konflik internal. Ini menyentuh struktur inti di banyak daerah. Artinya, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar evaluasi kinerja.
Beberapa kemungkinan yang patut diuji secara jernih:
Pertama, konsolidasi kekuasaan jelang momentum politik. Partai sering merapikan barisan menjelang agenda besar. Loyalitas menjadi mata uang utama. Yang tidak sejalan, tersingkir. Ini klasik—tapi tetap berisiko jika dilakukan tanpa transparansi.
Kedua, konflik faksi yang tak pernah benar-benar selesai. PPP bukan sekali dua kali mengalami dualisme dan friksi internal. Nama —atau “Romi”—pernah menjadi simbol fase turbulensi itu.
Pertanyaannya sekarang: apakah pola lama sedang berulang dalam wajah baru?
Jika benar ada “bayang-bayang masa lalu”, maka langkah pemberhentian ini bisa dibaca sebagai upaya mengunci kendali, bukan sekadar penyegaran struktur.
Ketiga, sentralisasi ekstrem yang menggerus otonomi daerah. Ketika DPP terlalu dominan, DPD hanya menjadi pelaksana, bukan representasi aspirasi daerah. Ini berbahaya dalam jangka panjang—partai bisa kehilangan denyut akar rumputnya.
Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya keputusannya, tapi cara keputusan itu diambil.
Apakah ada mekanisme evaluasi yang transparan? Apakah ada ruang pembelaan bagi yang diberhentikan? Atau semuanya selesai di meja pusat, tanpa dialog?
Jika jawabannya condong ke yang terakhir, maka ini bukan sekadar restrukturisasi—ini preseden.
Di negeri yang sering bicara demokrasi, praktik di dalam partai justru kadang lebih menyerupai monolog daripada dialog. Keputusan turun dari atas—rapi di atas kertas, tapi berisik di bawah permukaan. Lalu kembali ke pertanyaan awal: “Gejala apa ini? Apakah Romi pernah mengalaminya?”
Sejarah menunjukkan, konflik di PPP sering berputar pada tiga hal: legitimasi, loyalitas, dan kontrol. Jika hari ini pola yang sama muncul—meski dengan aktor berbeda—maka bisa jadi ini bukan kejadian baru. Hanya siklus lama yang berulang.
Yang perlu diingat, partai politik bukan sekadar kendaraan elite. Ia adalah representasi kepercayaan publik. Ketika internalnya retak, publik bukan hanya melihat—mereka menilai.
Alhasil, jika badai ini tidak dijelaskan secara terbuka, maka yang tersisa bukan hanya pengurus yang diberhentikan, tapi juga kepercayaan yang perlahan ikut dicopot dari akarnya./djohar
