Bandung – Ada yang menarik dari satu status anggota DPRD yang membandingkan LKPJ Anggaran 2025 dengan permainan ular tangga.
Sekilas terdengar jenaka. Tapi kalau dicermati, itu bukan sekadar guyonan—itu sindiran telanjang.
Sebab dalam praktiknya, LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) kepala daerah seharusnya menjadi puncak dari akuntabilitas: apa yang direncanakan, apa yang dikerjakan, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan rakyat.
Namun, jika diibaratkan seperti ular tangga, maka publik patut bertanya:
apakah pengelolaan anggaran kita benar-benar berjalan sistematis, atau justru penuh “naik-turun nasib”?
Dalam permainan ular tangga, ada dua hal utama:
Tangga: simbol percepatan—loncat jauh tanpa proses panjang.
Ular: simbol kemunduran—jatuh tiba-tiba tanpa peringatan.
Bukankah ini terasa akrab?
Program yang tiba-tiba melonjak anggarannya tanpa kejelasan dampak—itu “tangga”.
Sementara proyek yang mangkrak, serapan anggaran rendah, atau output tak jelas—itu “ular”.
Lebih ironis lagi, dalam permainan itu pemain hanya melempar dadu. Nasib ditentukan angka, bukan perencanaan matang.
Jika analogi ini relevan, maka ada sinyal bahaya:
apakah tata kelola anggaran kita masih berbasis kebijakan rasional, atau justru menyerupai spekulasi?
Padahal, setiap rupiah dalam APBD bukan angka mati. Itu adalah uang rakyat—keringat petani, peluh buruh, hingga harapan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada layanan publik.
Ketika LKPJ hanya menjadi dokumen formalitas—dibahas, dikritisi seadanya, lalu “disetujui dengan catatan”—maka fungsi pengawasan DPRD kehilangan taringnya. Yang tersisa hanyalah ritual tahunan tanpa makna.
Sindiran “ular tangga” itu jadi relevan karena publik seringkali melihat pola yang berulang:
Perencanaan ambisius
Realisasi setengah hati
Evaluasi normatif
Lalu diulang lagi tahun berikutnya
Siklus tanpa koreksi adalah bentuk lain dari pembiaran.
Jika dibiarkan, maka yang bermain bukan lagi pejabat, tapi rakyatlah yang jadi pion. Naik turun mengikuti kebijakan yang tak konsisten, tanpa pernah benar-benar sampai ke “kotak kemenangan”: kesejahteraan.
Akhirnya, kita perlu jujur bertanya:
LKPJ ini alat evaluasi serius, atau sekadar papan permainan kekuasaan?
Karena jika benar ini seperti ular tangga, maka satu hal yang pasti:
yang melempar dadu bukan rakyat—
tapi rakyatlah yang selalu menanggung akibatnya./djohar
