Jakarta – Riuh rendah program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tak lagi sekadar soal menu, dapur, dan distribusi.
Ia telah naik kasta—masuk ke ruang tafsir konstitusi, setelah digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Lita Gading. Dari sini, pertanyaan publik tak bisa lagi sederhana: ini bukan cuma soal makan gratis, tapi soal siapa yang diuntungkan di baliknya.
Di permukaan, MBG tampak seperti jawaban atas problem klasik bangsa: gizi buruk, ketimpangan akses pangan, dan masa depan generasi. Narasi yang dibangun pun kuat—negara hadir, anak-anak kenyang, rakyat tersenyum.
Namun dalam praktiknya, setiap program raksasa selalu membawa konsekuensi: anggaran jumbo, rantai distribusi panjang, dan aktor-aktor yang bermain di dalamnya.
Dapur Rakyat atau Dapur Proyek?
Di sinilah kecurigaan mulai tumbuh. Ketika miliaran—bahkan triliunan—rupiah digelontorkan, pertanyaan mendasar muncul: siapa yang mengelola dapur-dapur itu? Apakah benar berbasis komunitas dan kebutuhan lokal, atau justru menjadi ladang baru bagi vendor, rekanan, dan jejaring kekuasaan?
Jika pengelolaan tersentralisasi atau dimonopoli kelompok tertentu, maka MBG berpotensi berubah dari program sosial menjadi “proyek basah”.
Sejarah kebijakan publik di negeri ini sudah cukup memberi pelajaran: niat baik bisa tergelincir ketika transparansi absen.
Dari Niat Baik ke Uji Konstitusi
Langkah Lita Gading menggugat MBG ke Mahkamah Konstitusi bukan sekadar sensasi. Ini sinyal bahwa ada aspek mendasar yang dipersoalkan—apakah itu soal keadilan anggaran, prioritas kebijakan, atau potensi pelanggaran prinsip hak warga negara.
MK bukan ruang debat biasa. Ketika sebuah program masuk ke sana, artinya ia sedang diuji bukan hanya efektivitasnya, tapi legitimasi keberadaannya. Dan jika MK memutuskan ada cacat konstitusional, maka implikasinya bisa mengguncang fondasi kebijakan itu sendiri.
Siapa Diuntungkan?
Pertanyaan ini yang paling mengganggu—dan paling penting.
Apakah rakyat kecil benar-benar menjadi penerima manfaat utama?
Ataukah ada pihak lain yang justru lebih diuntungkan:
Penyedia bahan pangan skala besar?
Jaringan distribusi tertentu?
Aktor politik yang mendulang citra?
Dalam politik anggaran, “menguntungkan rakyat” sering kali berjalan berdampingan dengan “menguntungkan elite tertentu”. Di titik ini, publik berhak curiga—dan lebih dari itu, berhak tahu.
Momentum Membuka Tabir
Gugatan ini bisa menjadi pintu masuk. Bukan untuk menjatuhkan program semata, tapi untuk membuka tabir:
Bagaimana alur anggaran sebenarnya?
Siapa yang mengendalikan implementasi di lapangan?
Sejauh mana pengawasan dilakukan?
Jika semua bersih, maka MBG akan keluar sebagai program yang semakin kuat dan legitim. Namun jika sebaliknya, maka ini adalah alarm dini sebelum kerugian publik menjadi lebih besar.
Alhasil, antara Idealisme dan Realitas MBG sendiri berdiri di persimpangan: antara idealisme kesejahteraan dan realitas kekuasaan.
Gugatan ke MK hanyalah awal dari babak baru—babak di mana dapur rakyat tak lagi sunyi, tapi menjadi arena perebutan narasi, kepentingan, dan legitimasi.
Pada akhirnya, publik tak butuh janji. Publik butuh kepastian: bahwa setiap suap nasi yang diberikan negara, benar-benar untuk rakyat—bukan untuk memperkaya segelintir pihak di balik layar.
Karena jika tidak, maka dapur rakyat hanyalah pintu masuk menuju meja-meja kekuasaan./djohar
