Oleh: Redaksi KabarKami.News
Demokrasi kita hari ini mungkin tidak sedang runtuh. Tidak ada tank di jalanan. Tidak ada pembubaran parlemen secara paksa. Semua terlihat berjalan “seperti biasa”. Tapi justru di situlah letak persoalannya: ia melemah, diam-diam, tanpa kegaduhan yang cukup untuk membangunkan kesadaran.
Dalam wawancara mendalam bersama beberapa pengamat & ahli hukum tata negara tergambar satu benang merah yang mengkhawatirkan: demokrasi tidak selalu mati karena serangan besar, melainkan karena pembiaran kecil yang terus berulang. Ketika pelanggaran dianggap wajar, ketika prosedur dijadikan tameng, dan ketika substansi diabaikan, maka sesungguhnya kita sedang menyaksikan kemunduran yang disamarkan.
Istilah democratic backsliding bukan sekadar jargon akademik. Ia nyata. Institusi masih berdiri, tetapi tidak lagi bekerja dengan daya kritis yang semestinya. Hukum tetap berjalan, tetapi kehilangan ruh keadilan. Dan publik, perlahan, mulai kehilangan kepercayaan.
Yang lebih berbahaya adalah kaburnya batas antara legalitas dan legitimasi. Apa yang sah secara prosedural belum tentu benar secara moral dan konstitusional. Namun dalam praktik kekuasaan, garis ini kerap sengaja dikaburkan. Seolah-olah selama “tidak melanggar aturan tertulis”, maka semua bisa dibenarkan.
Di titik ini, demokrasi berubah wajah. Ia tidak lagi menjadi sistem yang membatasi kekuasaan, melainkan alat untuk membungkusnya agar tetap terlihat sah. Checks and balances melemah, bukan karena dihapus, tetapi karena tidak lagi dijalankan dengan integritas.
Lalu di mana posisi publik?
Sayangnya, sebagian mulai memilih diam. Ada yang lelah, ada yang apatis, ada pula yang terseret arus opini tanpa verifikasi. Padahal, seperti diingatkan Bivitri Susanti, demokrasi tidak hanya soal institusi, tapi juga partisipasi. Ketika warga mundur, ruang kosong itu tidak pernah benar-benar kosong—ia akan diisi oleh kepentingan yang lebih sempit, lebih terorganisir, dan seringkali jauh dari kepentingan publik.
Kritik publik pun menghadapi tantangan baru. Di tengah riuhnya media sosial, suara yang argumentatif sering kalah oleh narasi yang sensasional. Padahal, hanya kritik berbasis data dan nalar yang mampu menjadi kontrol efektif terhadap kekuasaan.
Maka, pertanyaannya bukan lagi apakah demokrasi kita sedang baik-baik saja. Tapi: apakah kita masih cukup peduli untuk menjaganya?
Optimisme tentu penting. Tapi optimisme tanpa kesadaran hanyalah ilusi. Demokrasi tidak dijaga oleh sistem semata, melainkan oleh warga yang mau berpikir, bersuara, dan bertahan dalam kejernihan.
Jika hari ini kita memilih diam, jangan heran jika suatu saat nanti kita bangun dalam sistem yang masih bernama demokrasi—tetapi telah kehilangan maknanya.*
