Bandung – Konfirmasi dari Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten, Jonathan Suranta Martua, soal status IR sebagai jaksa aktif yang kini ditahan oleh Kejati Jawa Barat, bukan sekadar kabar prosedural. Ini alarm.
Sebab, setiap kali seorang jaksa—simbol negara dalam menuntut keadilan—justru duduk di kursi pesakitan, yang retak bukan hanya karier personal, tapi juga kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri.
IR bukan orang luar.
Ia bagian dari institusi yang selama ini berdiri di garis depan, mengadili, menuntut, dan “menghakimi” atas nama negara. Ketika sosok seperti ini tersandung perkara hukum, publik wajar bertanya:
apa yang sebenarnya terjadi di dalam?
Sunyi yang Mengganggu
Yang paling mengusik bukan hanya penahanannya, tapi juga minimnya keterbukaan soal perkara yang menjeratnya. Publik hanya disuguhi status: ditahan untuk kepentingan penyidikan. Titik.
Padahal, transparansi bukan pilihan—ia adalah kewajiban, apalagi ketika yang terjerat adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Tanpa keterbukaan, ruang spekulasi akan membesar. Dan di situlah kepercayaan bisa runtuh perlahan.
Ujian Integritas Institusi
Kasus ini seharusnya jadi momentum, bukan sekadar “insiden”.
Apakah Kejaksaan berani membuka semuanya terang-benderang?
Atau justru memilih jalur sunyi yang aman secara institusional, tapi berisiko secara moral?
Sejarah mencatat, krisis kepercayaan terhadap lembaga hukum sering bukan karena satu kasus besar, melainkan karena akumulasi dari penanganan kasus-kasus yang setengah terbuka.
Jangan Berhenti di Satu Nama
Jika IR memang tersandung kasus serius, maka penanganannya tidak boleh berhenti pada individu.
Harus ditelusuri:
Apakah ini perbuatan personal?
Atau ada pola, jaringan, bahkan praktik yang lebih luas?
Di sinilah integritas diuji. Bukan pada seberapa cepat menangkap, tapi seberapa berani mengungkap.
Cermin yang Tak Bisa Dihindari
Kasus ini adalah cermin. Dan cermin tidak pernah berbohong.
Jika aparat penegak hukum ingin tetap dipercaya, maka setiap pelanggaran di tubuhnya harus dibuka, ditindak, dan dijelaskan tanpa kompromi. Bukan ditutup dengan narasi normatif atau prosedural.
Karena pada akhirnya, publik tidak hanya menuntut keadilan ditegakkan— tetapi juga ingin memastikan bahwa yang menegakkan hukum benar-benar bersih dari yang mereka adili./djohar
