Bandung – Di tengah gegap gempita program Makan Bergizi Gratis (MBG), muncul satu cerita yang terasa janggal sekaligus jujur: seorang pelaku usaha bernama Hendrik menggelontorkan modal hingga Rp 3,5 miliar untuk membangun SPPG di Batujajar—namun kini mengaku belum balik modal.
Di atas kertas, ini terdengar seperti risiko bisnis biasa. Tapi jika ditarik lebih dalam, ini bukan sekadar cerita rugi. Ini adalah potret telanjang dari satu gejala besar: euforia program negara yang terlalu cepat diterjemahkan sebagai peluang cuan.
Program sosial seharusnya berdiri di atas fondasi pelayanan, bukan spekulasi. Tapi realitas di lapangan berkata lain. Ketika negara membuka ruang, publik—terutama pelaku usaha—membacanya sebagai pasar. Maka masuklah modal, dibangunlah fasilitas, dihitunglah potensi untung. Masalahnya, sistemnya sendiri belum tentu siap menopang harapan itu.
Istilah “joget cuan” yang melekat dalam narasi ini bukan sekadar gimmick. Ia mencerminkan suasana batin: ada euforia, ada harapan instan, ada keyakinan bahwa proyek ini adalah ladang emas baru. Padahal, program berbasis anggaran negara bukanlah pasar bebas. Ia bergantung pada birokrasi, alur distribusi, hingga ketepatan pembayaran. Di sinilah sering kali mimpi bertabrakan dengan realitas.
Yang terjadi kemudian adalah paradoks. Negara berbicara tentang gizi rakyat. Pelaku usaha berbicara tentang balik modal. Keduanya berjalan di rel yang sama, tapi dengan tujuan yang berbeda. Dan ketika sistem tidak cukup solid, yang muncul bukan keberhasilan—melainkan kegamangan.
Investasi miliaran rupiah dalam ekosistem yang belum sepenuhnya matang bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal asumsi. Apakah ada jaminan keberlanjutan? Apakah skema bisnisnya transparan? Atau justru semua bergerak dalam kabut optimisme?
Di titik ini, kita patut bertanya: apakah program seperti ini sedang benar-benar membangun solusi jangka panjang, atau justru menciptakan euforia ekonomi sesaat yang menggoda banyak orang untuk ikut “menari”?
Hendrik mungkin hanya satu nama. Tapi cerita di baliknya adalah cermin. Bahwa di negeri ini, batas antara program sosial dan proyek ekonomi semakin kabur. Dan ketika batas itu hilang, yang tersisa hanyalah satu hal: harapan yang terlalu mahal untuk dibayar dengan kenyataan.
Karena pada akhirnya, yang tidak boleh ikut “joget” adalah nasib rakyat itu sendiri.
/djohar
