Di sebuah sudut bilangan Pasirkoja Kota Bandung, yang jauh dari gemerlap gedung pendidikan megah, anak-anak itu duduk bersila.
Meja lipat, lantai keramik, dan ruang tamu kontrakan menjadi saksi: semangat belajar tak pernah minta fasilitas mewah.
Mereka menulis, membaca, dan mengeja masa depan—di tempat yang oleh negara bahkan mungkin tak tercatat sebagai “satuan pendidikan”.
Pertanyaannya sederhana, tapi menohok: Apakah mereka juga dihitung saat negara bicara tentang keadilan pendidikan?
Kita sering mendengar jargon: Pendidikan gratis. Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program makan bergizi (MBG).
Namun realitasnya, di ruang sempit kontrakan itu, negara terasa seperti konsep—bukan kehadiran.
Apakah anak-anak ini mendapatkan dana BOS? Jika iya, melalui siapa disalurkan? Jika tidak, lalu atas dasar apa mereka dikecualikan?
Bagaimana dengan MBG? Apakah program makan bergizi hanya mengenal alamat sekolah formal? Ataukah lapar anak bangsa harus menunggu legalitas?
Ironisnya, semangat belajar mereka jauh lebih tertib dibanding birokrasi yang sering kali gagap menjangkau yang tak kasat mata.
Di sinilah satir itu menemukan maknanya: Negara begitu rapi dalam membuat regulasi, namun sering gagap saat realitas tak sesuai format administrasi.
Anak-anak ini tidak protes. Tidak demo. Tidak membuat petisi.
Mereka hanya belajar.
Dan justru di situlah kita diuji: Apakah negara mampu melihat yang diam, atau hanya merespons yang bising?
Jika pendidikan adalah hak, maka ia tak boleh bergantung pada papan nama sekolah.
Jika anggaran adalah amanah, maka ia tak boleh berhenti di laporan.
Sebab di ruang kontrakan itu, masa depan sedang ditulis— tanpa jaminan, tanpa kepastian, namun dengan harapan yang jauh lebih besar dari luas ruangan.
Dan mungkin, di sanalah letak kegagalan kita yang paling sunyi./Red
