Dari “Gua-Gua” di Podcast Kabur Lewat Pintu Belakang.
KabarKami.News Jakarta – Ada adegan yang sulit dilupakan pagi ini (16/6). Nanik Sudaryati Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), tampak terburu-buru keluar lewat pintu belakang Gedung Nusantara I DPR RI. Ia menghindari tatapan wartawan, menolak menjawab satu pun pertanyaan mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran motor listrik dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan langsung tancap gas meninggalkan lokasi.
Adegan “kabur” ini menjadi antitesis sempurna dari sosok Nanik yang kerap kita lihat di berbagai podcast dan wawancara santai. Di sana, ia lantang, percaya diri, bahkan menggunakan sapaan akrab “gua-gua” untuk membangun citra sebagai pemimpin yang dekat, egaliter, dan transparan. Namun, ketika dihadapkan pada pertanyaan substantif tentang uang rakyat triliunan rupiah, “gua” yang gagah itu mendadak hilang, berganti dengan protokoler kaku: “Silakan hubungi juru bicara resmi kami.”
Ironi “Satu Pintu Komunikasi”
Penunjukan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebagai juru bicara tunggal memang prosedur standar birokrasi. Namun, dalam konteks krisis kepercayaan publik akibat isu motor listrik MBG, langkah ini terasa seperti taktik defensif, bukan manajemen komunikasi yang sehat.
Rapat tertutup Komisi IX DPR kemarin membahas anggaran BGN 2027. Ini adalah momen krusial di mana akuntabilitas harusnya ditunjukkan secara terbuka, bukan disembunyikan di balik pintu rapat atau pernyataan pers yang sudah disensor. Ketika kepala lembaga setingkat badan nasional memilih bungkam di hadapan media—padahal ia baru saja berbicara panjang lebar di ruang-ruang informal—publik berhak bertanya: Apakah keberanian Nanik hanya berlaku saat topiknya aman dan menguntungkan pencitraan?
Bahaya Populisme Gaya Baru
Fenomena Nanik mencerminkan penyakit baru dalam kepemimpinan publik era digital: Populisme Estetik. Banyak pejabat kini mahir mengemas diri dalam format konten yang viral—bahasa gaul, penampilan kasual, interaksi di medsos—namun gagal menerjemahkan gaya tersebut menjadi integritas substansial saat menghadapi ujian nyata.
“Gua-gua” di podcast mungkin efektif menarik simpati anak muda. Tapi “gua-gua” tidak bisa digunakan untuk menjelaskan mengapa anggaran pengadaan kendaraan operasional program gizi anak-anak miskin dicurigai bermasalah. Saat itulah, rakyat butuh pejabat yang berani menatap kamera, memberikan data, dan bertanggung jawab—bukan pejabat yang lari lewat pintu belakang.
Ujian Kredibilitas BGN
Program MBG adalah warisan politik Presiden Prabowo yang sangat sensitif. Satu noda korupsi atau inefisiensi di dalamnya bisa meruntuhkan legitimasi seluruh pemerintahan. Peran Nanik sebagai kepala BGN seharusnya menjadi tameng transparansi, bukan justru menjadi sumber keraguan.
Jika Nanik benar-benar ingin mempertahankan citra “pemimpin pro-rakyat” yang ia bangun di podcast, maka ia harus membuktikan bahwa keberanian itu konsisten. Bukan hanya saat di depan ring light studio, tapi juga saat dikepung mikrofon wartawan yang menanyakan nasib uang rakyat.
Keberanian Tidak Bisa Direkayasa
Publik Indonesia semakin cerdas membedakan antara personal branding dan public accountability. Kita tidak butuh pejabat yang pandai bercanda di layar kaca; kita butuh pejabat yang berani berdiri tegak di hadapan kebenaran, sepahit apa pun itu.
Nanik boleh menunjuk juru bicara. Ia boleh bersembunyi di balik protokol. Tapi sejarah akan mencatat bahwa pada hari ketika ia seharusnya memimpin dengan keteladanan, ia justru memilih jalan pintas lewat pintu belakang. Dan pintu belakang itu, sayangnya, tidak pernah mengarah pada kepercayaan rakyat./djohar
