Jakarta – Penahanan kembali tersangka kasus kuota haji oleh KPK terasa seperti menjawab kegaduhan publik. Cepat, tegas, dan tepat di momentum ketika kritik memuncak.
Di satu sisi, ini adalah kabar baik. KPK menunjukkan bahwa mereka tidak tuli. Suara publik didengar, dan keresahan masyarakat dijawab langsung dengan tindakan nyata.
Namun di sisi lain, timing ini memunculkan tanya: Mengapa langkah krusial justru hadir setelah tekanan menguat? Publik pun mulai membaca dan mempertanyakan: apakah ini sebuah respons yang terencana, atau sekadar reaksi atas desakan?
Hukum di Wilayah Sensitif
Keraguan masyarakat makin masuk akal karena perkara kuota haji bukanlah kasus biasa. Ia menyentuh wilayah yang sangat sensitif—ibadah, kebijakan, dan kekuasaan. Di ruang seperti ini, setiap langkah penegakan hukum bisa dibaca sebagai strategi untuk menjaga posisi atau citra lembaga.
Konsistensi Adalah Kunci
KPK tidak hanya dituntut untuk bertindak benar, tetapi juga harus konsisten. Sebab, ketika langkah hukum terasa hanya mengikuti riuhnya suara publik dan bukan berdasarkan arah hukum yang pasti, maka kepercayaan publik perlahan bisa bergeser.
Penegakan hukum tidak boleh hanya menjadi pemadam kebakaran atas kegaduhan, melainkan harus menjadi tiang pancang keadilan yang ajek dan tidak goyah oleh tekanan maupun pujian.
/djohar
