“Fenomena mundurnya 326 kepala sekolah (kepsek) SMA/SMK di Sulawesi Selatan (Sulsel) usai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pengelolaan dana BOS menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menilai hal ini perlu dicermati serius dan mengajukan pertanyaan mengapa hal serupa tidak terjadi di Jawa, dengan dugaan kemungkinan adanya “tahu sama tahu” (TST).
KabarKami.News – Nasional – Ratusan kepsek Sulsel berencana mundur karena dugaan kesalahan pengelolaan dana BOS, padahal BPK sebenarnya merekomendasikan penyelesaian melalui pengembalian kerugian yang sudah dilakukan. Di sisi lain, kasus serupa di Jawa tidak mengakibatkan pengunduran diri massal, bahkan ada kasus penyalahgunaan dana yang hanya diselesaikan dengan tindakan administratif atau belum ada konsekuensi yang jelas.
Mengapa Sulsel dan Jawa Berbeda?
Di Sulsel, meski dana sudah dikembalikan, dinas pendidikan melakukan evaluasi kinerja dan integritas yang menyatakan sebagian kepsek tidak memenuhi standar, bahkan ada dugaan praktik cash back.
Di Jawa, kasus pelanggaran terkait dana BOS atau gaji guru honorer lebih sering diselesaikan dengan pembinaan, pengembalian uang, atau sanksi ringan seperti mutasi, bukan pengunduran diri massal.
Pernyataan Lalu Hadrian tentang “tahu sama tahu” memang perlu diperiksa lebih dalam. Mungkin ada perbedaan kebijakan penanganan antar daerah, kapasitas manajemen keuangan sekolah yang berbeda, atau bahkan praktik yang tidak transparan di beberapa daerah. Namun, tanpa bukti konkret, dugaan ini hanya spekulasi.
Yang jelas, kita perlu:
Pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dana BOS di seluruh Indonesia agar standar penanganannya konsisten.
Penguatan kapasitas kepsek dalam manajemen keuangan agar tidak terjadi kesalahan yang bisa dihindari.
Transparansi penuh dalam proses penanganan kasus pelanggaran agar tidak muncul dugaan kolusi atau diskriminasi antar daerah
Jangan sampai kasus Sulsel menjadi contoh yang salah karena penanganannya tidak proporsional, atau sebaliknya kasus di Jawa menjadi tempat berlindung bagi oknum yang salah karena tidak ada konsekuensi tegas./redkk
