Jakarta – Ketika sembilan jenderal purnawirawan menggugat Polda Metro Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait polemik ijazah Joko Widodo, publik tak hanya melihat perkara hukum. Yang muncul justru pertanyaan lebih dalam: ini murni pencarian kebenaran, atau bagian dari dinamika kekuasaan yang belum usai?
Secara hukum, gugatan adalah hak setiap warga negara. Tak peduli apakah ia rakyat biasa atau jenderal purnawirawan, ruang pengadilan adalah tempat menguji dalil, bukan reputasi. Maka, langkah tersebut sah—bahkan sehat—dalam negara hukum. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Karena di Indonesia, hukum hampir selalu berjalan berdampingan dengan persepsi.
Narasi yang berkembang cepat sekali terbelah: ada yang melihat ini sebagai bentuk keberanian moral, ada pula yang sinis—menganggapnya sebagai residu kekuasaan. Di titik ini, publik mulai masuk ke wilayah spekulatif: apakah para penggugat benar-benar berdiri di atas idealisme, atau sekadar aktor lama yang belum selesai dengan panggung politik?
Di sinilah pentingnya obyektivitas. Tidak semua kritik terhadap kekuasaan bisa langsung dicap sebagai sakit hati. Tapi sebaliknya, tidak semua gugatan bisa otomatis dimuliakan sebagai perjuangan suci. Ujian sesungguhnya ada pada pembuktian.
Jika dalil yang diajukan kuat, berbasis data, dan mampu diuji secara akademik maupun hukum, maka perkara ini justru menjadi momentum penting: memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik, bahkan terhadap kepala negara sekalipun. Itu esensi demokrasi.
Namun jika yang muncul hanya asumsi, opini liar, atau bahkan pengulangan isu lama tanpa bukti baru, maka gugatan ini berisiko menjadi bumerang—bukan hanya bagi penggugat, tapi juga bagi kualitas diskursus publik kita.
Lebih jauh, kita perlu jujur melihat fenomena ini sebagai bagian dari fase transisi kekuasaan. Dalam setiap pergantian era, selalu ada tarik-menarik kepentingan—baik yang terang-terangan maupun yang terselubung. Dan kadang, jalur hukum dijadikan arena baru setelah panggung politik meredup.
Pertanyaannya: apakah kita sedang menyaksikan proses penegakan hukum, atau perpanjangan dari kontestasi kekuasaan? Jawabannya belum tentu hitam-putih.
Yang pasti, publik tidak boleh terseret dalam euforia atau kebencian. Kita perlu menahan diri, menunggu proses hukum berjalan, dan menilai berdasarkan fakta—bukan asumsi, apalagi sentimen. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya nama seorang presiden atau kehormatan para jenderal. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan kita pada hukum itu sendiri.
/djohar
