Penyegelan kapal yacht pribadi di kawasan Ancol oleh Jampidsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia bukan sekadar penindakan biasa. Ini adalah pesan politik hukum yang jelas: negara mulai menyentuh wilayah yang selama ini terasa “kebal hukum”—yakni kemewahan yang bersembunyi di balik celah regulasi.
Kasus ini membuka tabir lama yang kerap disembunyikan dengan rapi: praktik penghindaran pajak melalui skema impor sementara, penggunaan bendera asing, hingga manipulasi administratif yang secara formal tampak sah, namun secara substansi menggerogoti penerimaan negara. Yacht-yacht itu bukan sekadar simbol gaya hidup, tetapi juga potensi kebocoran fiskal bernilai besar.
Pertanyaannya sederhana: jika rakyat kecil dituntut patuh membayar pajak kendaraan, listrik, hingga kebutuhan sehari-hari, mengapa pemilik aset miliaran rupiah justru bisa berkelit melalui celah hukum?
Di sinilah relevansi kehadiran Jampidsus. Ketika penyegelan dilakukan, itu menandakan bahwa persoalan ini telah melampaui batas administratif dan masuk ke wilayah pidana. Negara tidak lagi sekadar menagih, tetapi mulai menghukum. Ini adalah langkah maju—namun belum cukup.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada simbol. Penyegelan yacht akan kehilangan makna jika tidak diikuti dengan transparansi: siapa pemiliknya, bagaimana modusnya, dan berapa besar potensi kerugian negara. Publik berhak tahu. Tanpa itu, penindakan mudah dipersepsikan sebagai pencitraan sesaat.
Lebih jauh, kasus ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk audit menyeluruh terhadap praktik “ekonomi bayangan” di sektor barang mewah. Yacht hari ini, bisa jadi properti mewah, kendaraan supercar, atau aset luar negeri besok hari. Jika negara serius, maka pendekatannya harus sistemik, bukan sporadis.
Keberanian negara juga sedang diuji. Menyentuh kelas atas bukan perkara mudah—ada kekuatan ekonomi, jejaring politik, bahkan potensi tekanan yang menyertainya. Namun justru di situlah letak kredibilitas hukum dipertaruhkan. Hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Momentum ini tidak boleh disia-siakan. Penyegelan yacht di Ancol harus menjadi titik balik: bahwa tidak ada lagi ruang aman bagi pengemplang pajak, sekaya apa pun mereka. Negara harus konsisten, tegas, dan yang terpenting—adil.
Jika tidak, maka pesan yang sampai ke publik akan sangat berbahaya: bahwa hukum masih bisa dinegosiasikan, selama seseorang cukup kaya untuk melakukannya.
*red
